Jokowi Apresiasi Pengusaha di Rakornas Kadin 2017

Jakarta — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2017 pada hari ini di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. Dalam Rakornas pada tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir untuk menutup Rakornas.

Jokowi berharap dengan Rakornas ini para pengusaha dapat terus mengembangkan bisnisnya di tengah pelemahan daya beli. Jokowi juga mengapresiasi pengusaha dengan beberapa peningkatan rating dunia yang mencerminkan kestabilan ekonomi Nasional.

“Kepercayaan sudah ada rating-nya ada, apalagi kenaikan negara tujuan investasi ke 8 ke 4. Ini kepercayaan harus dipegang terus,” ungkap Jokowi pada acara Rakornas Kadin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.

Pada rakornas tahun ini, Kadin mengangkat tema Pemerintah Bersama Dunia Usaha Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja, Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan. Sejalan dengan tema tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani berharap pihaknya di Kadin terus mendorong penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

“Kami berharap penciptaan lapangan kerja akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi secara signifikan,” ungkap Rosan.

Rosan menambahkan, dalam Rakornas tahun ini juga turut menghadirkan perwakilan Kadin dari seluruh provinsi di Indonesia guna mendengar dan mendapat masukan dari berbagai perwakilan.

“Kami akan menghimpun masukan-masukan strategis dari kalangan dunia usaha. Tidak hanya itu, kami juga akan sinergikan langkah dengan kebijakan pemerintah,” ungkap Rosan.

Selain Presiden Jokowi, sejumlah menteri Kabinet Kerja juga turut hadir dalam Rakornas ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala BKPM Thomas Lembong, Wakil Ketua OJK Nurhaida serta Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza AAdityaswara. (*)

Kadin Berikan Masukan Soal Transportasi Kepada Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kadin Indonesia melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/10/2017).
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan dalam pertemuan tersebut masing-masing sektor menyampaikan masukan terkait perkembangan kondisi ekonomi dan bisnis terkini.

Dalam bidang perhubungan, Carmelita mengatakan, pihaknya menyampaikan beberapa isu yang menjadi sorotan pelaku usaha.

Program tol laut diusulkan agar dioptimalkan dengan sinergi antara pelayaran BUMN dan swasta nasional.

Sinergi yang dibangun itu dengan pemanfaatan ruang muat pelayaran swasta nasional.
Kapal-kapal tol laut milik BUMN tidak perlu mengambil muatan bahan pokok dari origin port seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Dengan begitu akan terjadi penghematan anggaran subsidi tol laut bisa lebih dari 20 persen atau sekitar Rp 70 miliar.
Program tol laut nantinya juga akan berjalan lebih optimal dan sukses.

“Dengan peran swasta yang lebih besar, kami mendukung Pak Jokowi agar program tol laut benar-benar berhasil,” kata Carmelita dalam keterangan yang diterima.

Kadin juga mencatat beberapa rute dan pelabuhan tol laut yang yang bersinggungan dengan trayek yang telah dilayani pelayaran swasta nasional, seperti T4 – T11 – T12 dan T13, dengan pelabuhan seperti Bau Bau – Manokwari – Dobo – Merauke – Nabire – Serui – Biak – Fak Fak – Kaimana dan Timika.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan, pelayaran nasional sedang mengembangkansystem e-booking atau booking online untuk memudahkan transparansi informasi.

Hal tersebut sekaligus memutus peran pihak ketiga sebagai perantara antara pemilik barang dan pelayaran yang dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi para Kabinet Kerja, seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Tampak pula, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Lalu Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Adapun, jajaran pengurus Kadin yang hadir di antaranya Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Maruarar Sirait, Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto.

Kemudian Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede, serta Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady.

Selain itu, hadir pula Wakil Ketua Umum Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Motik, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah Anindya Bakrie.
Kemudian Wakil Ketua Umum Bidang Tenaga Kerja Anton Supit, Wakil Ketua Umum Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky Oesman Widjaja.

Serta, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Tengah Kukrit Suryo Wicaksono, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Tugiyo Wiroatmodjo, dan Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Utara Ivan Batubara.

Selain itu, Carmelita juga mengapreasiasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kadin meminta agar Presiden mendukung aturan tersebut, mengingat para sopir taksi online juga menginginkan adanya aturan tarif dan kuota angkutan online untuk menjamin pendapatan mereka.

“Pada intinya harapan sopironline adalah bahwa peraturan mengenai kuota angkutan dan tarif ini dapat dijalankan karena bisa membantu menjamin pendapatan mereka untuk bisa membayar cicilan kendaraan yang dibeli dan pendapatan yang bisa dibawa pulang,” katanya.
Carmelita juga menyampaikan persoalan yang menyangkut angkutan kapal Roll on roll off (Roro).

Dia meminta agar kapal yang melayani pelayaran jarak pendek atau short sea shipping mendapatkan perlakuan khusus di pelabuhan, dengan diberikan tarif kepelabuhanan yang kompetitif, misalnya pada komponen biaya tambat kapal.

“Untuk meningkatkan daya saing kapal Roro dan sukseskan program pelayaran jarak pendek, maka perlakuan khusus pada angkutan Roro dibutuhkan,” katanya.

Untuk perhubungan udara, Kadin juga menginginkan harmonisasi prosedur kepabeanan dalam melakukan impor komponen pesawat udara dengan mengadopsiinternational common practice.

Kadin Sebut Jokowi Setuju Merger dan Jual Anak Cucu BUMN

Jakarta, CNN Indonesia — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut Presiden Joko Widodo memberi lampu hijau untuk menjual atau melakukan merger atas 600 anak hingga cucu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak sesuai dengan inti bisnis induknya.

Ketua Kadin Rosan Roeslani mengatakan, keputusan itu mengemuka kala Jokowi mengadakan pertemuan dengan Kadin di Kompleks Istana Kepresidenan. Di dalam rapat itu, Jokowi bilang bahwa nanti anak cucu BUMN hanya terdiri dari 200 perusahaan saja.

“Presiden mengatakan akan merger dan jual (anak usaha) BUMN yang tidak berhubungan lagi dengan core bisnisnya. Sehingga anak cucu BUMN dari 800 lebih menjadi 200, itu disampaikan Presiden dan diaminkan Menteri BUMN,” jelas Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis malam (26/10).

Menurut Rosan, di dalam rapat tersebut Menteri BUMN Rini Soemarno juga berujar bahwa pemangkasan jumlah ini akan dilakukan segera mungkin. Bahkan, ia berujar bahwa Rini sudah memetakan anak dan cucu usaha yang sekiranya bisa dilakukan merger atau dijual.

“Akan ada restukturisasi luar biasa di BUMN dan saya kira ini positif. Anak cucu usaha ini bisa di-merger, disatukan, hingga go public, kan cicit-cicit perusahaan BUMN yang tidak ada hubungannya dikurangin. Contoh saja, BUMN punya 70 rumah sakit di masing-masing BUMN,” lanjutnya.

Selain mengurangi anak cucu usaha BUMN, rapat tersebut juga menyetujui soal peningkatan keikutsertaan swasta dindalam proyek-proyek pemerintah.

Rencananya, pemerintah akan membuat kebijakan baru di mana perusahaan swasta diperbolehkan untuk mengerjakan proyek pemerintah dengan nilai di bawah Rp100 miliar.

Sebelumnya, kebijakan ini akan diinisiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri. Namun, di dalam rapat tersebut, Rosan mengaku ketentuan itu juga akan diimplementasikan di beberapa Kementerian dan Lembaga.

“Kami pertama‎ mengusulkan batas proyeknya (yang bisa dikerjakan maksimal) Rp50 miliar, tapi pemerintah memutuskan Rp100 miliar. Ini sangat positif, asal nilai pekerjaan itu tidak di-bundle. Kan ada pekerjaan yang sedikit-sedikit tapi di-bundle agar bisa lebih dari Rp100 miliar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan untuk menjual atau menggabungkan anak hingga cicit usaha BUMN, yang tak sesuai dengan inti usaha induknya. Sebab, hal itu dinilai bisa mengganggu persaingan usaha.

“Saya sudah perintahkan kemarin (untuk menjual atau merger cucu BUMN). Ngapain (anak usaha) BUMN mengurusi catering dan menyuci baju?” kata Jokowi, awal bulan ini. (gir)