Berita

Dongkrak ekspor, ini usulan Kadin Sumbar

Padang, (Antaranews Sumbar) – Kamar Dagang Industri (Kadin) Sumatera Barat mengusulkan pembentukan tim terpadu peningkatan ekspor terdiri atas berbagai pemangku kepentingan untuk membuat kajian khusus agar ekspor daerah itu terus berkembang.

“Saya termasuk yakin dan percaya salah satu upaya meningkatkan perekonomian Sumbar adalah dengan meningkatkan ekspor untuk itu perlu dibuat tim khusus untuk menanganinya,” kata Ketua Kadin Sumbar Ramal Saleh di Padang, Jumat.

Menurutnya tim tersebut terdiri atas pemerintah, dunia usaha untuk membuat konsep besar ekspor Sumbar empat hingga lima tahun ke depan.

“Jadi kalau sekarang ekspor Sumbar masih 1,9 miliar dolar Amerika Serikat lima tahun lagi naik menjadi 5 miliar dolar AS,” kata dia.

Menurutnya untuk bisa mewujudkan target tersebut tim membangun sinergi dan komunikasi dengan seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan ekspor.

Saat ini komoditas utama ekspor Sumbar baru dua yaitu karet dan minyak sawit, padahal ada komoditas lain yang juga potensial seperti gambir, pinang, kayu manis, katanya.

Selain itu ia berharap ke depan ekspor Sumbar tidak hanya dalam bentuk bahan mentah namun diolah menjadi produk sehingga nilainya jauh lebih tinggi.

Sementara Bank Indonesia perwakilan Sumbar menilai butuh sinergi seluruh pihak untuk meningkatkan ekspor Sumatera Barat apalagi saat ini pertumbuhan ekonomi dunia meningkat serta harga sejumlah komoditas strategis juga membaik.

“Ini satu momentum yang bagus bersinergi menggarap ekspor, pada 2017 masih rendah hanya 1,9 dolar Amerika Serikat dan itu sebagian besar masih didominasi oleh minyak sawit dan karet, kata Kepala Bank Indonesia perwakilan Sumbar Endy Dwi Tjahjono.

Menurutnya ekspor Sumbar masih rentan karena hanya bergantung pada dua komoditas yaitu minyak sawit dan karet dan ke depan perlu dilakukan diversifikasi agar lebih luas.

Ia juga melihat untuk sawit juga perlu dilakukan penanaman ulang karena banyak yang sudah tua sehingga produksinya turun serta terbatasnya lahan.

“Termasuk industri hilir sawit kurang mendukung, sekarang yang ada baru CPO, seharusnya juga dibangun yang lain agar ada nilai tambah,” kata dia.

Sementara Wakil Gubernur Sumbar Nasrul Abit menilai selain sawit dan karet ada sejumlah komoditas lain yang juga potensial untuk diekspor.

“Kopi mulai mendunia, gambir juga, termasuk perikanan,” kata dia.

Ia mengatakan ekspor Sumbar tiap tahun terus meningkat tapi pada sisi lain belum berbanding lurus dengan kesejahteraan petani.

Jadi ada dampak terhadap kemampuan daya beli dan tingkat kesejahteraan petani, ujarnya

Kadin Sumbar Sinergi Cetak Mahasiswa Pengusaha

PADANG, HARIANHALUAN. Kadin Sumbar dan BRI Wilayah sepakat bersinergi mencetak pengusaha muda.  30 mahasiswa hasil Minang Enterpreneurship Award (MEA) 2017 menjadi percontohan. Kadin dan BRI akan mendampingi mahasiswa pengusaha ini selama tahun 2018.

Peresmian program pendampingan mahasiswa wirausaha ini berlangsung Jumat (5/1) di Aula Kanwil BRI di Padang. Hadir Komut BRI Andrinof Chaniago, Direktur Eksekutif BRI Gunawan Sulistyo, Ketua Umum Kadin Sumbar Ramal Saleh, Rektor UNP Ganefri, Wakil Rektor Unand Hermansyah dan Kanwil BRI Joni Alwadi.

Menurut Andrinof Chaniago, program pendampingan ini sangat penting untuk mengantarkan mahasiswa wirausaha ini jadi pengusaha yang handal. Bagi wirausaha muda ini, modal bukanlah segalanya. Mereka memerlukan transfer pengalaman. “Kiat kiat mengatasi kendala bisnis secara cepat dan tepat menjadi sangat penting. Karena itu BRI menggandeng Kadin sebagai gudangnya pelaku usaha,” kata Andrinof Chaniago.

Gayung bersambut.  Kadin pun bersemangat untuk mencetak mahasiswa wirausaha. Sebab praktisi yang ada di Kadin Sumbar, menurut Ketua Umum Kadin Ramal Saleh, adalah pengusaha yang telah memiliki jam terbang dan telah mengalami jatuh bangun dalam dunia usaha.

Menurut Ramal Saleh, pelaku usaha akan mendampingi dan memberikan solusi terhadap kendala yang dihadapi mahasiswa wirausaha ini. Sehingga hasil akhirnya adalah pengusaha yang kreatif, inovatif, merakyat dan sigap menghadapi tantangan dan perubahan.

Tentang dukungan permodalan terhadap mahasiswa wirausaha ini, pintu BRI pun terbuka lebar. Banyak kemudahan terhadap pengusaha pemula melalui skim kredit mikro kemitraan. Selain itu juga ada program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang mudah persyaratannya dan murah bunganya.

Tiga puluh mahasiswa wirausaha hasil MEA ini berasal dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Sumatera Barat. MEA 2017 sendiri diresmikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla di UNP dan diserahkan hadiah nya juga oleh Wapres RI dalam kunjungan kerjanya ke Unand beberapa waktu yang lalu.

Menurut Ketua Panitia MEA 2017, Abrinaldi Asri,  program pendampingan mahasiswa wirausaha ini tahap pertama oleh Kanwil BRI. Tahap kedua untuk 15 orang mahasiswa akan dilakukan oleh Bank Nagari.

Kadin Sumbar dan Danrem 032/Wbr Sepakat Dukung Program Pertanian dan Perkebunan

Kadin Sumbar, Padang—Danrem 032/Wbr. Brigjen TNI Mirza Agus, S.I.P bersama Kadin Sumbar sepakat mendukung program pemerintah, terutama  di bidang pertanian dan perkebunan rakyat.

“Program ini sejalan dengan apa yang direncanakan selama ini oleh pengurus Kadin Sumbar 2017-2022,”ujar Ketua Umum Kadin Sumbar Ramal Saleh saat pertemuan dengan Danrem 032/wbr.

Menurut Danrem 032/Wbr mengatakan salah satu target jajaran Korem 032/Wbr tahun 2018 akan merealisasikan penanaman jagung seluas 10 ribu hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Sumbar.

“Kita setiap hari bertanam dan setiap hari memanen”, ujar Brigjend Danrem 032/Wbr, Kamis  (4/1) di  Makorem, Jl. Sudriman Padang.

Danrem didampingi Kaster Kol.Inf. Asep Affandi dan Kasi Intel Letkol. Inf. Mukmin. Sedangkan dari Kadin Sumbar, Ketum didampingi Wakil Ketua Umum (WKU) Bid. Organisasi Sam Salam, WKU Bid. Investasi dan Hub. Internasional  Rahim Mardanis, WKU Lingkungan Hidup, Dahnil Aswad dan Ketua Badan Litbang, Zirma Juneldi.

Ketua Umum Kadin Sumbar sebelumnya kepada Danrem menjelaskan tentang keberadaan Kadin Sumbar sejak terpilih pada Musprov Kadin Sumbar tgl 23 Mei  2017 di Padang dan telah di SK-kan oleh Kadin Indonesia tgl 31 Agustus 2017 yang ditandatangani langsung oleh Ketum Kadin Indonesia Rosan P Roslani.

Sampai saat ini setelah menerima SK, Kadin Sumbar tetap bergerak untuk membangun ekonomi para pelaku Usaha  yang tergabung dalam berbagai Asosiasi yang di Sumatera Barat sangat berpotensi besar untuk dibina dan dikembangkan.

“Potensi itu antara lain pertanian dan perkebunan rakyat  misalnya jagung, padi dan kebun rakyat berupa komoditi ekspor rempah2 dari Sumatera Barat misalnya Gambir, Pala, Cengkeh, kopi, pinang, kulit manis, lada dan potensi ekspor lainnya yang sangat menjanjikan peningkatan ekonomi masyarakat Sumatera Barat umumnya,”ujar Ramal.

Kadin Sumbar juga memprogramkan kerjasama dengan semua pihak untuk menggarap sejumlah potensi itu. Makanya, juga telah diprogramkan untuk beraudisensi dengan Gubernur Sumbar, DPRD Sumbar, Kapolda Sumbar, Kajati Sumbar, Danlantamal  di Teluk Bayur, LKAAM dan MUI Sumbar serta pihak-pihak berkompeten lainnya.

Danrem 032/Wbr Brigjend TNI Mirza Agus saat dialog tersebut sangat menguasai  berbagai permasalahan bidang pertanian, perkebunan dan bisnis.

“Ayah saya dulu juga pengurus Kadin,”ujar Danrem, Putra Brebes begitu lincah dan menguasai masalah itu.

“Malah minggu depan, kita akan mengundang seluruh pengusaha sawit untuk dapat me-linked- kan program pemerintah untuk mensukseskan program pemerintah bidang pertanian tanaman pangan seperti jagung, kedele dan lain-lain,”ujar Danrem yang baru aktif di Sumbar tanggal 22 Desember 2017 lalu.

Pada pertemuan sekitar 40 menit itu,  Danrem  032/Wbr Brigjen TNI Mirza Agus mendukung penuh program Kadin Sumbar.

“Kini rasanya program Korem 032/Wbr dan Kadin Sumbar sudah sejalan. Tentunya program Kadin juga perlu untuk bidang kepariwisataan yang menjadi potensi besar  di Sumatera Barat,”ujar Danrem.

Pertemuan silaturrahmi diakhiri dengan foto bersama dan berjanji sama-sama mewujudkan program pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, khususnya Sumatera Barat.

Kemendag-Kadin Sinergikan Data Perdagangan secara Daring

Jakarta: Kementerian Perdagangan dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Indonesia menyepakati pertukaran data perusahaan di bidang perdagangan. Kerja sama ini bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi para pengusaha Indonesia.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan kerja sama tersebut meliputi penyediaan dan pemanfaatan data perusahaan di bidang perdagangan khususnya data Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) para pengusaha.

“Nota kesepahaman ini bertujuan untuk menjadi landasan kerja sama bagi Kemendag dan Kadin untuk meningkatkan kemudahan berusaha bagi para pengusaha Indonesia,” kata Enggar di Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis, 7 Desember 2017.

Selama ini data perusahaan tersebut dikelola oleh Kemendag melalui sistem informasi secara daring. Namun setelah pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengatur penghapusan kewajiban pendaftaran ulang SIUP serta penyederhanaan prosedur TDP, Perusahaan cukup mendaftarkan keanggotan sekali seumur hidup.

Kata Enggar, data perusahaan yang telah mendapatkan SIUP dan TDP secara daring, otomatis mendapatkan KTA (Kartu Tanda Anggota) yang diterbitkan oleh Kadin. Database anggota Kadin secara otomatis akan menjadi database Kemendag. Data ini akan memudahkan pemerintah dan Kadin merumuskan dan menyosialisasikan berbagai kebijakan perdagangan.

“Penerbitan KTA ini tidak dipungut biaya atau gratis,” imbuh dia.

Ketua Umum Kadin Indonesia Rosan P Roeslani menambahkan kerja sama ini akan memudahkan dan menyederhanakan proses pengusaha Indonesia untuk menjadi anggota Kadin.

“Kami sudah cukup lama menantikan kesempatan ini dan hari ini menjadi momentum bersejarah bagi Kadin Indonesia,” ungkap Rosan.

Dengan penandatanganan Nota Kesepahaman ini, Rosan berharap jumlah anggota Kadin akan bertambah dan secara organisasi Kadin akan semakin kokoh dan kuat. Hingga kini Kadin Indonesia sudah berada di 34 Provinsi dan lebih dari 500 kabupaten/kota se-Indonesia.

Kerja sama ini akan berlaku selama tiga tahun dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan bersama. Nota kesepahaman ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Perdagangan Karyanto Suprih dan Ketua Kadin Indonesia Rosan Perkasa Roeslani disaksikan Menteri Perdagangan.

Kadin Sumbar Bakal Fasilitasi Penjualan Online Produk UMKM

Bisnis.com, PADANG—Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sumatra Barat berjanji akan memfasilitasi pemasaran produk UMKM daerah itu untuk menjangkau pasar yang lebih luas, terutama melalui penjualan digital.

Ketua Umum Kadin Sumbar Ramal Saleh menyebutkan jangkauan pasar yang masih terbatas merupakan salah satu kendala pengembangan UMKM daerah itu.

“Perlu dibantu pemasarannya. Kami sedang kembangkan e-commerce untuk menampung pemasaran produk UMKM Sumbar. Nanti jualannya juga online, jadi pasarnya lebih luas” katanya, Minggu (19/11/2017).

Dia menuturkan saat ini, pelaku usaha sudah harus melek teknologi dan memprioritaskan pemasaran produk secara daring, mengingat penetrasi internet di Indonesia sangat tinggi. Sekaligus untuk bisa bersaing dengan produk negara lain.

Ramal meyakini produk UMKM Sumbar memiliki kualitas yang bagus, namun terkendala pemasaran, karena minimnya pengetahuan dan kemampuan memanfaatkan teknologi digital.

“Kalau sudah online, produk UMKM Sumbar bisa bersaing dengan produk negara lain. Bisa menjangkau 600 juta konsumen se Asia Tenggara,” ujarnya.

Dia mengungkapkan Kadin tengah menyiapkan strategi pemasaran dan perangkat e-commerce untuk menampung produk usaha daerah itu. Termasuk juga melakukan pendataan UMKM di Sumbar.

Menurutnya, 95% lebih pelaku usaha Sumbar adalah sektor UMKM yang masih berpotensi untuk dikembangkan. Sektor itu, imbuhnya, berperan besar menggerakkan ekonomi daerah dan menopang pertumbuhan.

Ramal menyebutkan Kadin akan lebih memprioritaskan pengembangan UMKM dan pelaku usaha kecil. “Sebab, sesuai undang – undang, Kadin itu adalah perkumpulan pelaku usaha, bukan pengusaha. Maka pelaku usaha kecil ini dulu difasilitasi,” katanya.

Zirma Yusri, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumbar menyebutkan jumlah UMKM di daerah itu mencapai 900.000 unit. Umumnya bergerak di sektor perdagangan, pertanian dan makanan olahan.

Menurutnya, persoalan UMKM di daerah itu masih menyangkut rendahnya kualitas pengemasan, permodalan, dan terbatasnya akses pasar.

“Kalau kualitasnya tidak perlu diragukan lagi, tapi pengemasannya masih minim, dan jangkauan pasarnya terbatas,” katanya.

Dia mencontohkan produk olahan makanan Sumbar umumnya memiliki cita rasa yang berkualitas tinggi, tetapi pengemasan seadanya. Begitu juga dengan produk kerajinan tangan seperti bordiran, sulaman, dan songket memiliki kualitas bagus, namun belum dikemas dengan baik.

Pemda, katanya, sudah membantu memfasilitasi pengemasan untuk sejumlah produk UMKM, namun jumlahnya terbatas.

Dia mengharapkan peran asosiasi dan lembaga lainnya, seperti perbankan yang memberikan pinjaman kepada pelaku usaha untuk ikut melakukan membinaan dan meningkatkan kemasan produk, sehingga menarik minat konsumen dan bisa dipasarkan secara luas.

 

Jokowi Apresiasi Pengusaha di Rakornas Kadin 2017

Jakarta — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menggelar Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) 2017 pada hari ini di Hotel Ritz Carlton, Mega Kuningan, Jakarta. Dalam Rakornas pada tahun ini, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut hadir untuk menutup Rakornas.

Jokowi berharap dengan Rakornas ini para pengusaha dapat terus mengembangkan bisnisnya di tengah pelemahan daya beli. Jokowi juga mengapresiasi pengusaha dengan beberapa peningkatan rating dunia yang mencerminkan kestabilan ekonomi Nasional.

“Kepercayaan sudah ada rating-nya ada, apalagi kenaikan negara tujuan investasi ke 8 ke 4. Ini kepercayaan harus dipegang terus,” ungkap Jokowi pada acara Rakornas Kadin di Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Selasa 3 Oktober 2017.

Pada rakornas tahun ini, Kadin mengangkat tema Pemerintah Bersama Dunia Usaha Mendorong Penciptaan Lapangan Kerja, Mengurangi Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan. Sejalan dengan tema tersebut, Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan P Roeslani berharap pihaknya di Kadin terus mendorong penciptaan lapangan kerja sebanyak-banyaknya.

“Kami berharap penciptaan lapangan kerja akan mampu mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan ekonomi secara signifikan,” ungkap Rosan.

Rosan menambahkan, dalam Rakornas tahun ini juga turut menghadirkan perwakilan Kadin dari seluruh provinsi di Indonesia guna mendengar dan mendapat masukan dari berbagai perwakilan.

“Kami akan menghimpun masukan-masukan strategis dari kalangan dunia usaha. Tidak hanya itu, kami juga akan sinergikan langkah dengan kebijakan pemerintah,” ungkap Rosan.

Selain Presiden Jokowi, sejumlah menteri Kabinet Kerja juga turut hadir dalam Rakornas ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Kepala BKPM Thomas Lembong, Wakil Ketua OJK Nurhaida serta Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza AAdityaswara. (*)

Kadin Berikan Masukan Soal Transportasi Kepada Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kadin Indonesia melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/10/2017).
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan dalam pertemuan tersebut masing-masing sektor menyampaikan masukan terkait perkembangan kondisi ekonomi dan bisnis terkini.

Dalam bidang perhubungan, Carmelita mengatakan, pihaknya menyampaikan beberapa isu yang menjadi sorotan pelaku usaha.

Program tol laut diusulkan agar dioptimalkan dengan sinergi antara pelayaran BUMN dan swasta nasional.

Sinergi yang dibangun itu dengan pemanfaatan ruang muat pelayaran swasta nasional.
Kapal-kapal tol laut milik BUMN tidak perlu mengambil muatan bahan pokok dari origin port seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Dengan begitu akan terjadi penghematan anggaran subsidi tol laut bisa lebih dari 20 persen atau sekitar Rp 70 miliar.
Program tol laut nantinya juga akan berjalan lebih optimal dan sukses.

“Dengan peran swasta yang lebih besar, kami mendukung Pak Jokowi agar program tol laut benar-benar berhasil,” kata Carmelita dalam keterangan yang diterima.

Kadin juga mencatat beberapa rute dan pelabuhan tol laut yang yang bersinggungan dengan trayek yang telah dilayani pelayaran swasta nasional, seperti T4 – T11 – T12 dan T13, dengan pelabuhan seperti Bau Bau – Manokwari – Dobo – Merauke – Nabire – Serui – Biak – Fak Fak – Kaimana dan Timika.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan, pelayaran nasional sedang mengembangkansystem e-booking atau booking online untuk memudahkan transparansi informasi.

Hal tersebut sekaligus memutus peran pihak ketiga sebagai perantara antara pemilik barang dan pelayaran yang dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi para Kabinet Kerja, seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Tampak pula, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Lalu Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Adapun, jajaran pengurus Kadin yang hadir di antaranya Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Maruarar Sirait, Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto.

Kemudian Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede, serta Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady.

Selain itu, hadir pula Wakil Ketua Umum Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Motik, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah Anindya Bakrie.
Kemudian Wakil Ketua Umum Bidang Tenaga Kerja Anton Supit, Wakil Ketua Umum Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky Oesman Widjaja.

Serta, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Tengah Kukrit Suryo Wicaksono, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Tugiyo Wiroatmodjo, dan Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Utara Ivan Batubara.

Selain itu, Carmelita juga mengapreasiasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kadin meminta agar Presiden mendukung aturan tersebut, mengingat para sopir taksi online juga menginginkan adanya aturan tarif dan kuota angkutan online untuk menjamin pendapatan mereka.

“Pada intinya harapan sopironline adalah bahwa peraturan mengenai kuota angkutan dan tarif ini dapat dijalankan karena bisa membantu menjamin pendapatan mereka untuk bisa membayar cicilan kendaraan yang dibeli dan pendapatan yang bisa dibawa pulang,” katanya.
Carmelita juga menyampaikan persoalan yang menyangkut angkutan kapal Roll on roll off (Roro).

Dia meminta agar kapal yang melayani pelayaran jarak pendek atau short sea shipping mendapatkan perlakuan khusus di pelabuhan, dengan diberikan tarif kepelabuhanan yang kompetitif, misalnya pada komponen biaya tambat kapal.

“Untuk meningkatkan daya saing kapal Roro dan sukseskan program pelayaran jarak pendek, maka perlakuan khusus pada angkutan Roro dibutuhkan,” katanya.

Untuk perhubungan udara, Kadin juga menginginkan harmonisasi prosedur kepabeanan dalam melakukan impor komponen pesawat udara dengan mengadopsiinternational common practice.

Kadin Sebut Jokowi Setuju Merger dan Jual Anak Cucu BUMN

Jakarta, CNN Indonesia — Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut Presiden Joko Widodo memberi lampu hijau untuk menjual atau melakukan merger atas 600 anak hingga cucu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak sesuai dengan inti bisnis induknya.

Ketua Kadin Rosan Roeslani mengatakan, keputusan itu mengemuka kala Jokowi mengadakan pertemuan dengan Kadin di Kompleks Istana Kepresidenan. Di dalam rapat itu, Jokowi bilang bahwa nanti anak cucu BUMN hanya terdiri dari 200 perusahaan saja.

“Presiden mengatakan akan merger dan jual (anak usaha) BUMN yang tidak berhubungan lagi dengan core bisnisnya. Sehingga anak cucu BUMN dari 800 lebih menjadi 200, itu disampaikan Presiden dan diaminkan Menteri BUMN,” jelas Rosan di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis malam (26/10).

Menurut Rosan, di dalam rapat tersebut Menteri BUMN Rini Soemarno juga berujar bahwa pemangkasan jumlah ini akan dilakukan segera mungkin. Bahkan, ia berujar bahwa Rini sudah memetakan anak dan cucu usaha yang sekiranya bisa dilakukan merger atau dijual.

“Akan ada restukturisasi luar biasa di BUMN dan saya kira ini positif. Anak cucu usaha ini bisa di-merger, disatukan, hingga go public, kan cicit-cicit perusahaan BUMN yang tidak ada hubungannya dikurangin. Contoh saja, BUMN punya 70 rumah sakit di masing-masing BUMN,” lanjutnya.

Selain mengurangi anak cucu usaha BUMN, rapat tersebut juga menyetujui soal peningkatan keikutsertaan swasta dindalam proyek-proyek pemerintah.

Rencananya, pemerintah akan membuat kebijakan baru di mana perusahaan swasta diperbolehkan untuk mengerjakan proyek pemerintah dengan nilai di bawah Rp100 miliar.

Sebelumnya, kebijakan ini akan diinisiasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan akan dikeluarkan dalam bentuk Peraturan Menteri. Namun, di dalam rapat tersebut, Rosan mengaku ketentuan itu juga akan diimplementasikan di beberapa Kementerian dan Lembaga.

“Kami pertama‎ mengusulkan batas proyeknya (yang bisa dikerjakan maksimal) Rp50 miliar, tapi pemerintah memutuskan Rp100 miliar. Ini sangat positif, asal nilai pekerjaan itu tidak di-bundle. Kan ada pekerjaan yang sedikit-sedikit tapi di-bundle agar bisa lebih dari Rp100 miliar,” pungkasnya.

Sebelumnya, Jokowi telah memerintahkan untuk menjual atau menggabungkan anak hingga cicit usaha BUMN, yang tak sesuai dengan inti usaha induknya. Sebab, hal itu dinilai bisa mengganggu persaingan usaha.

“Saya sudah perintahkan kemarin (untuk menjual atau merger cucu BUMN). Ngapain (anak usaha) BUMN mengurusi catering dan menyuci baju?” kata Jokowi, awal bulan ini. (gir)