Kadin Berikan Masukan Soal Transportasi Kepada Jokowi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Kadin Indonesia melakukan pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (26/10/2017).
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto mengatakan dalam pertemuan tersebut masing-masing sektor menyampaikan masukan terkait perkembangan kondisi ekonomi dan bisnis terkini.

Dalam bidang perhubungan, Carmelita mengatakan, pihaknya menyampaikan beberapa isu yang menjadi sorotan pelaku usaha.

Program tol laut diusulkan agar dioptimalkan dengan sinergi antara pelayaran BUMN dan swasta nasional.

Sinergi yang dibangun itu dengan pemanfaatan ruang muat pelayaran swasta nasional.
Kapal-kapal tol laut milik BUMN tidak perlu mengambil muatan bahan pokok dari origin port seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Dengan begitu akan terjadi penghematan anggaran subsidi tol laut bisa lebih dari 20 persen atau sekitar Rp 70 miliar.
Program tol laut nantinya juga akan berjalan lebih optimal dan sukses.

“Dengan peran swasta yang lebih besar, kami mendukung Pak Jokowi agar program tol laut benar-benar berhasil,” kata Carmelita dalam keterangan yang diterima.

Kadin juga mencatat beberapa rute dan pelabuhan tol laut yang yang bersinggungan dengan trayek yang telah dilayani pelayaran swasta nasional, seperti T4 – T11 – T12 dan T13, dengan pelabuhan seperti Bau Bau – Manokwari – Dobo – Merauke – Nabire – Serui – Biak – Fak Fak – Kaimana dan Timika.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan, pelayaran nasional sedang mengembangkansystem e-booking atau booking online untuk memudahkan transparansi informasi.

Hal tersebut sekaligus memutus peran pihak ketiga sebagai perantara antara pemilik barang dan pelayaran yang dapat mengakibatkan biaya ekonomi tinggi.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi didampingi para Kabinet Kerja, seperti Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Panjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution.

Kemudian Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri BUMN Rini Soemarno, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Tampak pula, Menteri PU dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Lalu Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, dan Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiasteadi.
Adapun, jajaran pengurus Kadin yang hadir di antaranya Ketua Umum Kadin Rosan Roeslani, Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kadin Indonesia Maruarar Sirait, Wakil Ketua Umum Bidang Perhubungan Carmelita Hartoto.

Kemudian Wakil Ketua Umum Bidang Kebijakan Moneter, Fiskal dan Publik Raden Pardede, serta Wakil Ketua Umum Bidang Pendidikan dan Kesehatan James Riady.

Selain itu, hadir pula Wakil Ketua Umum Bidang Good Corporate Governance (GCG) dan Corporate Social Responsibility (CSR) Suryani Motik, Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi, Keanggotaan dan Pemberdayaan Daerah Anindya Bakrie.
Kemudian Wakil Ketua Umum Bidang Tenaga Kerja Anton Supit, Wakil Ketua Umum Bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan Franky Oesman Widjaja.

Serta, Ketua Umum Kadin Provinsi Jawa Tengah Kukrit Suryo Wicaksono, Ketua Umum Kadin Provinsi Kalimantan Tengah Tugiyo Wiroatmodjo, dan Ketua Umum Kadin Provinsi Sumatera Utara Ivan Batubara.

Selain itu, Carmelita juga mengapreasiasi revisi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 26 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Kadin meminta agar Presiden mendukung aturan tersebut, mengingat para sopir taksi online juga menginginkan adanya aturan tarif dan kuota angkutan online untuk menjamin pendapatan mereka.

“Pada intinya harapan sopironline adalah bahwa peraturan mengenai kuota angkutan dan tarif ini dapat dijalankan karena bisa membantu menjamin pendapatan mereka untuk bisa membayar cicilan kendaraan yang dibeli dan pendapatan yang bisa dibawa pulang,” katanya.
Carmelita juga menyampaikan persoalan yang menyangkut angkutan kapal Roll on roll off (Roro).

Dia meminta agar kapal yang melayani pelayaran jarak pendek atau short sea shipping mendapatkan perlakuan khusus di pelabuhan, dengan diberikan tarif kepelabuhanan yang kompetitif, misalnya pada komponen biaya tambat kapal.

“Untuk meningkatkan daya saing kapal Roro dan sukseskan program pelayaran jarak pendek, maka perlakuan khusus pada angkutan Roro dibutuhkan,” katanya.

Untuk perhubungan udara, Kadin juga menginginkan harmonisasi prosedur kepabeanan dalam melakukan impor komponen pesawat udara dengan mengadopsiinternational common practice.

You Might Also Like

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

4 × one =